Penulis Albertus Adit | Editor Albertus Adit

Dilansir dari KOMPAS.com - Selama satu tahun pandemi Covid-19, masih banyak siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tentu, lamanya PJJ itu akan berdampak negatif pada siswa.

Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menilai, PJJ ini dapat berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan.

Risiko siswa mengalami putus sekolah juga akan meningkat, karena anak terpaksa membantu keuangan keluarga ditengah krisis pandemi.

Tak hanya itu saja, dampak lainnya ialah adanya penurunan capaian belajar, kekerasan kepada anak, dan risiko eksternal lainnya.

Hal itu diungkapkan Mendikbud Nadiem Makariem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Tentu, dalam rapat kerja itu untuk membahas sejumlah isu krusial di dunia pendidikan, salah satunya terkait persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang.

Selain itu, rapat juga membahas mengenai rencana pemerintah untuk memberikan vaksinasi guru, asesmen nasional, serta penerimaan peserta didik baru.

PTM bisa diakselerasi

Dijelaskan Nadiem, sejak Januari 2021, penentuan PTM secara terbatas merupakan hak prerogatif pemda. Pada awal tahun sudah diperbolehkan PTM secara terbatas.

"Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka itu keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah, ujung-ujungnya keputusan itu ada di orang tua. Tapi saat guru sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka terbatas," ungkap Nadiem seperti dikutip dari laman DPR RI.

Hal itu tentu mengacu pada ketentuan PTM yakni untuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning dari sebaran Covid-19 sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM. 

Namun hingga saat ini di zona hijau hanya 56 persen yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pada zona kuning baru 28 persen yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Untuk itu, pembukaan sekolah tergantung pada keputusan pemda masing-masing.

Meski demikian, dengan adanya program vaksinasi ini, Mendikbud menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar PTM di sekolah bisa diakselerasi.

"Learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus terjadi jika kita tidak segera melakukan tatap muka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi proses pembelajaran tatap muka di Indonesia," terang Nadiem.

"Kenyataannya hanya 16 persen yang melakukan pembelajaran tatap muka dan 84 persen sisanya PJJ. Ini harus naik cepat, makanya dengan vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan kita akselerasi PTM di sekolah," tegas Mendikbud.

Komisi X dukung Mendikbud

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut baik rencana pemerintah untuk membuka kembali proses belajar-mengajar secara tatap muka.

Meski demikian, proses pembelajaran tersebut tetap harus dilakukan dengan hati-hati mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.

Untuk itu pihak penyelenggara pendidikan harus benar-benar memastikan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan membatasi jumlah siswa hingga pemberlakuan sistem shift harus tetap dilaksanakan.

"Komisi X semua mendukung, terutama apa dari agenda yang dipaparkan Mas Menteri semuanya positif dan kita dukung, terutama pembukaan sekolah tatap muka," terang Agustina.

Sumber: https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/19/080617671/mendikbud-akselerasi-pembelajaran-tatap-muka-di-sekolah-juli-2021