Penulis Ayunda Pininta Kasih | Editor Ayunda Pininta Kasih

Dilansir dari KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2021 dapat digunakan secara fleksibel, namun Dana BOS diprioritaskan digunakan untuk memenuhi daftar periksa pembelajaran tatap muka (PTM).

"Kami menganjurkan dana BOS secepatnya digunakan untuk memenuhi daftar periksa PTM dan persiapan PTM. Karena, ketika vaksinasi sudah bergulir, sekolah akan didorong memulai tatap muka," ujarnya seperti dirangkum dari laman Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (19/3/2021).

Nadiem mengingatkan agar penggunaan Dana BOS tidak sia-sia. Menurutnya, kebutuhan yang paling kritis saat ini adalah bagaimana siswa bisa secara aman kembali belajar tatap muka di sekolah.

"Tolong jangan disia-siakan dan tolong kita akselerasi, terutamanya di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) yang sangat sulit melakukan Pembelajaran Jarak Jauh. Kita tidak mau mereka ketinggalan lebih jauh lagi. Jadi tolong bagi semua kepala dinas, pemda dan kepala sekolah untuk proses ini menggunakan dana BOS untuk segera tatap muka," imbuh dia.

12 komponen penggunaan dan 10 larangan Dana BOS 2021

Dalam webinar “Pengelolaan Dana BOS untuk Persiapan Pembelajaran Tatap Muka” yang ditayangkan di channel Youtube Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, Tora Adikara dari Setditjen PAUD Dasmen Kemendikbud mengatakan, penggunaan dana BOS harus diprioritaskan sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka.

Tora melanjutkan, ada 12 komponen penggunaan dana BOS, termasuk larangan dalam penggunaan Dana Bos Reguler 2021.

“Dana BOS ini benar-benar harus digunakan sebaik mungkin dan diprioritaskan untuk kebutuhan kesiapan PTM,” ujarnya.

Berikut 12 komponen penggunaan dana BOS reguler:

1. Penerimaan peserta didik baru.

2. Pengembangan perpustakaan.

3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

4. Pelaksanaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran.

5. Pelaksanaan kegiatan sekolah.

6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Pembiayaan langganan daya.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.

10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.

11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan.

12. Pembayaran honor.

Ia juga menyampaikan larangan penggunaan Dana Bos 2021, yakni:

1. Dilarang melakukan transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan penggunaan dana BOS reguler.

2. Dilarang menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi seperti meminjamkan kepada pihak lain.

3. Dilarang membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis.

4. Dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan.

5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah.

6. Pihak sekolah dilarang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan iuran atau membeli pakaian seragam dan sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah.

7. Pihak sekolah juga dilarang menggunakan dana BOS untuk prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat, membangun gedung atau ruangan baru.

8. Tidak diperbolehkan investasi instrumen untuk mendanai kegiatan seperti ikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas dan atau kementerian.

9. Dilarang membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

10. Dilarang juga menggunakan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik sekolah yang bersangkutan.

Koordinasi sekolah, orangtua dan fasilitas Kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Imran Agus Nurali mengatakan, satuan pendidikan dapat mengisi daftar tilik pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka, di mana pedomannya sesuai yang diberikan dari Kemenkes.

“Ini diharapkan teman-teman dari puskesmas bisa berkomunikasi dengan teman-teman pihak sekolah apa saja yang harus di ceklis atau diperiksa untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Dan ini juga untuk mengingatkan pengelola sekolah untuk menyiapkan apa saja persiapan pembelajaran tatap muka yang sesuai arahan Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Kepala UPT SDN Cikande 1 Kabupaten Serang Siti Laela turut membagi pengalamannya dalam mempersiapkan PTM.

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait persiapan PTM bersama orang tua murid yang tergabung dalam paguyuban.

“Jadi kami teknisnya saat itu mengundang orang tua murid yang tergabung dalam paguyuban orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Koordinasi dilakukan secara bergiliran per kelas, dan kegiatan dilaksanakan di sekolah dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan,” papar Siti.

Bagi orangtua yang tidak setuju anaknya untuk mengikuti PTM, kata dia, tetap akan difasilitasi dengan metode daring ataupun hal lainnya yang memang sesuai dengan kondisi new normal.

“Selain itu kami juga melakukan sosialisasi kepada orang tua. Ini juga sangat penting mendengar pendapat orang tua yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti. Kami juga memastikan orang tua mempersiapkan anaknya mematuhi protokol kesehatan,” ujar Siti.

Dalam hal sarana dan prasarana untuk PTM pihaknya juga telah mempersiapkan seperti ketersediaan wastafel cuci tangan.

“Kesediaan wastafel cuci tangan ini semua tidak dibeli dari dana BOS karena kami juga melakukan kemitraan dengan para orang tua murid melalui paguyuban. Selain itu juga menjalin kemitraan dengan lingkungan masyarakat sekitar serta perusahaan-perusahaan yang mau membantu,” jelasnya.