Yayasan Pendidikan Islam AssalamKegiatan Terkini
NEWS UPDATE :
- PENGUMUMAN HASIL INTERVIEW TES PPDB GELOMBANG 2 SMK ISLAM AS...
- ASSALAM BERSHOLAWAT bersama Habib JA'FAR BIN UTSMAN AL-JUFRI...
- (UPDATE) PENGUMUMAN HASIL SELEKSI INTERVIEW PPDB GELOMBANG 1...
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON SISWA BARU GELOMB...
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU GELOMBANG 2 S...
- PENGUMUMAN HASIL INTERVIEW CALON SISWA SMKI TAHUN AJARAN 202...
- MILLENIAL ASSALAM OLYMPIC-1 2022...
- Juara 3 Kejuaraan Pencak Silat Tapak Suci Se-Jatim...
- PTA ( Penerimaan Tamu Ambalan ) YPI Assalam Jambewangi...
- MATSAMA & MPLS YPI Jambewangi...
Pemerintah Diyakini Tak Kenakan PPN untuk Pendidikan
Reporter: Dwi Aditya Putra
Dilansir dari liputan6.com, Jakarta - Rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelompok barang dan jasa mencuat di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Salah satu kelompok jasa yang akan dikenakan tarif PPN di dalamnya adalah jasa pendidikan atau sekolah.
Direktur Riset Center of Reform on Economixs (CORE), Piter Abdullah meyakini, pemerintah tidak akan mengenakan pajak PPN untuk kegiatan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Sebab dia melihat pemerintah pasti akan bijak dalam melakukan reformasi perpajakan.
"Dari informasi yang saya terima, belum dipastikan bahwa sekolah akan dikenakan pajak PPN. Saya masih meyakini pemerintah tidak akan mengenakan pajak PPN untuk kegiatan pendidikan," kata Piter kepada merdeka.com, Kamis (10/6/2021).
Dia memahami, pengenaan tarif PPN tersebut disatu sisi memang akan membebani masyarakat. Namun di sisi lain juga tidak akan banyak menambah penerimaan pajak bagi pemerintah.
Oleh karena itu, dia meminta kepada masyarakat sebaiknya tidak terlalu khawatir dan gaduh terkait dengan rencana pengenaan PPN tersebut. Sebab pemerintah akan bijak dalam melakukan reformasi perpajakan.
"Reformasi perpajakan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat bukan untuk menambah beban masyarakat," tandasnya.
Rencana Jokowi
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kategori jasa. Di mana saat ini ada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas dari PPN, salah satunya yaitu pendidikan.
Adapun saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN di antaranya yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi dan pendidikan luar sekolah.
“Jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dan kelompok jasa sebagai berikut (Jasa pendidikan) dihapus,” tulis Pasal 4A ayat 3 draf RUU KUP yang diterima merdeka.com, Rabu (9/6).
Selain pendidikan, ada juga kelompok jasa yang akan dikenakan PPN, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi.
Ada juga jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa penyediaan telepon umum menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
